Protes Pemerintahan Presiden Trump itu tertuang dalam dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers.

Layanan sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian (QRIS) membuat Pemerintah Amerika Serikat (AS) murka. Ini setelah AS merasa dikucilkan dalam pengembangan sistem pembayaran non tunai yang kian populer di Indonesia.

Protes Pemerintahan Presiden Trump itu tertuang dalam dokumen National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers yang dirilis Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) pada 31 Maret 2025.

Menanggapi protes ini, pemerintah membuka kesempatan kerja sama dengan perusahaan jasa keuangan dari Amerika Serikat, Mastercard dan Visa, untuk ikut mengurusi sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard alias QRIS.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai melakukan sejumlah pertemuan dengan Pemerintah AS dan pelaku usaha setempat.

"Terkait dengan QRIS atau gateway nasional, Indonesia sebetulnya tentunya kita terbuka untuk para operator luar negeri termasuk Mastercard atau Visa. Untuk di sektor Credit Card itu tidak ada perubahan," ujar Menko Airlangga dalam sesi konferensi pers virtual, Jumat (25/4).

Airlangga mengatakan, pemerintah membuka diri kepada Mastercard dan Visa untuk ikut berkecimpung di sistem pembayaran digital nasional. Seperti diketahui, keduanya selama ini memasarkan produknya di Indonesia lewat kartu kredit.